Pertanyaan Edhie Gayo Atas Konferensi Interpeace

Bravo bang Win Wan Nur..
Kusewahen rasa salutku ken pemikiran ni abang....

saya sangat tertarik dengan penuturan Bang Nur, ini fakta yang sudah terjadi sejak dulu, kenapa saya katakan sejak dulu, saya menggunakan ukuran ketika perihal relasi antara suku aceh dan gayo kepada kakek - kakek dan nenek-nenek yang ada di Tanoh Gayo, mengatakan bahwa dari dulu kita memang tidak pernah cocok dengan Urang Aceh, saya pikir argumentasi para pendahulu kita dulu ada benarnya juga, hal ini terlihat dari peminggirin suku Gayo dari seluruh aspek kehidupan di Aceh mulai dari Pendidikan, pemerintahan sampai kepada budaya pun mereka dengan percaya diri hadir sebagai plagiator seni dan sebagai penguasa tunggal daerah, terkesan bahwa selain suku aceh adalah pendatang (hal ini juga kami dengar langsung dari Alm. Prof Dr. Abdullah Ibrahim (sejarawan UGM) yang notabene suku Aceh), ini sama saja memutarbalikkan fakta yang mengatakan bahwa SUKU PENDALAMAN merupakan suku asli suatu daerah. saya pikir kasusnya sama dengan apa yang terjadi di lampung yang jadi korban adalah masyarakat lampung tengah, juga seperti betawi.

fakta ini kemudian dijadikan oleh orang - orang ALA untuk "menyakinkan" masyarakat gayo untuk melakukan pemisahan dengan NAD, pun pada perjalanan "perjuangan" mereka tidak begitu mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat Gayo.

Akar masalahnya sebenarnya adalah ketidakadilan dan penindasan dari segala aspek yang dilakukan oleh suku mayoritas (aceh) terhadap 8 suku minoritas yang ada di Aceh. pertanyaannya kemudian apakah ada jaminan ketika ALA terbentuk suku minoritas bisa serta merta merubah keadaan menjadi lebih baik? sulit bagi saya untuk mengatakan YA.

Sebenarnya ketika kita sudah mengetahui akar masalahnya kita bisa melakukan sesuatu untuk mewujudkan marwah gayo di luar Aceh bahkan Internasional, tapi sejujurnya saya juga belum menemukan formula yang pas untuk bangkit dari ketertindasan suku mayoritas dalam hal ini aceh. nah untuk itu saya ingin menggali pemikiran bang win wan nur, karena abang seperti yang saya kutip dibawah ini pernyataan abang tentang penyelesaian masalahnyapun tidak bisa lepas dari bingkai ini

Fenomena inilah yang terjadi di Aceh sekarang, jadi isu ALA yang
terjadi sekarangpun harus kita lihat dari kacamata minorities within
minorities ini dan penyelesaian masalahnyapun tidak bisa kita lepaskan
dari bingkai ini.

karena kami yang selama ini ada di Tanoh Gayo merasakan betapa, kerawang, saman telah mengoyak hati kami, ketika kami berada di yogyapun dalam kurun waktu 1995-2006 , yang ditonjolkan selalu saman dengan diberi embel-embel inong jadi nama tarian SAMAN INONG dari ACEH. belum lagi kebijakan yang diskriminatif, atas nama Gayo nomor dua saja, terlebih saat ini ada kerawang aceh seperti yang dikatakan oleh bang win wan nur, tambahan dari saya, ukiran kerawang aceh sering pula menghiasi gedung-gedung sebagai ornamen gedung untuk menunjukkan kepada dunia luar, bahwa ini lho ciri khas aceh, padahal itu jelas-jelas gayo PUWE. jadi seolah-olah seperti gedung-gedung pemerintahan yang ada di sumatra barat.

berejen bang atas penjelasanne, mokot di nge kite tertindas wan segala aspek kehidupan, cume kurasa pisah rum NAD nume jeweben cerdas,, tolong bang, mungkin ara formula si lebih elegan, berejen atas penjelesanne..


regards,,

edhie gayo

Tanggapan Cosablu atas Konferensi Interpeace

Sebelum Bang Win Wan Nur membalas ini, perkenankan saya memberikan beberapa masukan.

Ada beberapa hal yang bisa disimpulkan dari tulisan Bang Win Wan Nur:

Pertama, Bang Win Wan Nur mengakui adanya ketidakadilan terhadap suku Gayo yang diberlakukan oleh orang Aceh Pesisir (demikian sebuatan Bang Win Wan Nur), baik dari segi pemerintahan maupun kebudayaan juga sejarah, hal yang paling membuat terlihat usaha itu adalah ketika penggantian nama Kute Reje menjadi Banda Aceh.

Kedua, kemudian permasalahan ‘minorities within minorities’ atau Bang Win Wan Nur menjelaskannya dengan memberi keleluasaan dan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok yang minoritas mak hal ini seringkali dirasa sebagai ancaman oleh kelompok yang merupakan minoritas secara lokal.

Kemudian tambahan dari Edi Kelana yang mencoba untuk mengangkat sukuisme dari Gayo, dengan mengatakan bahwa Gayo adalah pemilik dari Aceh.

Sebenarnya saya masih menunggu tulisan dari Bang Win Wan Nur selanjutnya, karena sudah menjadi kebiasaan dari Beliau dalam setiap penulisannya untuk menyetujui segala hal yang saat ini menjadi permasalahan, namun kemudian Beliau dengan elegan mencoba mempertahankan apa yang selama ini menjadi keyakinannya, untuk tidak setuju dengan pemekaran ALA. Dan hal ini sudah diindikasikan oleh Bang Win Wan Nur dalam akhir tulisannya yang kemudian dicoba diperjelas oleh Edhi.

Baiklah, untuk kesimpulan pertama saya sepenuhnya setuju dengan Win Wan Nur, begitu juga dengan alasan Edi Kelana, amat setuju.

Untuk kesimpulan ke dua, saya hanya bisa berucap setuju juga dengan Win Wan Nur, saya juga mengerti jika Win Wan Nur mengajak kita untuk berpikir bahwa dengan Gayo pisah, maka Jawa juga akan meminta pisah nantinya, atau sering saya katakana sebagai lingkaran setan.

Sebelum saya lanjutkan, sebelumnya saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan banyak dari kaum intelektual Gayo tidak setuju dengan pemekaran, ini merupakan hasil catatan saya ketika mengikuti teleconference dengan muda-mudi Gayo.

Tidak Setuju Pemekaran

Alasan Pertama, Aceh adalah milik Gayo, jadi tidak ada alasan kalau kita memisahkan diri, jujur saja saya juga dulu berpendapat seperti ini, sampai-sampai ama, ine, pak cik dan pun-pun saya tentang dengan hujjah seperti ini. Saya teringat bahwa pernah mengatakan kepada Pun saya, dengan nada keras “Cik, enti anggap lemah urang Gayo ni, kite si empun tempat, hana kati kite mulepas daerah si kite kuasai. Sawah ku ujung langit pe muyang datun te gere perah ijin kin pemekaren ni.” Waktu itu sampai merinding saya mengatakannya, karena ketidaksukaan dengan isu pemekaran ini.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu saya berpikir keras, kebetulan saya tinggal di Jakarta, bekerja di salah satu Departemen Pemerintah dengan anggaran yang paling tinggi saat ini. Saya juga sering mendampingi atasan saya melakukan kunjungan ke berbagai daerah, dan kebetulan ia senang mengunjungi daerah-daerah yang tertinggal. Saya pernah mengunjungi seluruh wilayah NTT dalam 2 kali kunjungan kerja, saya sangat miris bagaimana daerah kota di NTT lebih bagus dengan kecamatan yang ada di Jawa. Saya juga ke Papua, Kalimantan, Sulawesi dan banyak lagi, sepertinya hampir setiap provinsi di Indonesia saya pernah kunjungi.

Tiba-tiba kesombongan saya itu runtuh, saya baru sadar bahwa sekarang zaman sudah berbeda, sudah tidak ada lagi Raja Gayo yang kita banggakan sebagai penguasa Sumatera, saya seperti sadar baru menginjak bumi, sekarang ini adalah menghadapi kenyataan yang ada untuk memperbaikinya. Pola pikir saya langsung berubah, tiba-tiba saya sadar bahwa dengan daerah saya Gayo pun tidak lebih baik dari daerah-daerah yang saya kunjungi, utamanya kampong halaman saya.

Lantas saya teringat bahwa pada daerah-daerah pemekaran yang saya kunjungi, ternyata ada yang sedemikian maju seperti Banten dan Gorontalo, mereka begitu menggeliat dengan pembangunannya. Begitu juga dengan Bangka Belitung. Belum lagi pada beberapa Kabupaten/Kota seperti di NTT, terlihat bahwa Kabupate/Kota pemekaran tersebut selalu berusaha untuk menggeliat mencapai apa yang mereka perjuangkan dengan adanya pemekaran tersebut. Namun demikian saya juga menyadari ada beberapa daerah yang belum bisa dengan optimal melakukan pembangunan. Saya pun lantas mempelajari kenapa mereka berpisah, ternyata salah satunya adalah karena perbedaan budaya dan kultur, bahkan diantara mereka juga berucap seperti yang Edi Kelana katakan. Seperti saya teringat orang Banten mengatakan bahwa sesungguhnya Jakarta itu dulunya ada di bawah kekuasaan Kerajaan Banten, seharusnya mejadi milik Banten. Atau ketika orang Betawi berkata dengan sombongnya saya pemilik Jakarta, namun pada umumnya mereka amat tertinggal dari segala aspek kehidupan dibanding dengan orang pendatang ke Jakarta.

Inilah yang saya takutkan bila kita tidak segera melepaskan diri dari tekanan-tekanan, kebebasan kita untuk segera bangkit dan dapat membangun orang Gayo.

Lantas saya mengambil kesimpulan bahwa pemekaran tidak harus sama dengan wilayah yang dipunyai karena perkembangan zaman, akan tetapi ada juga diakibatkan oleh ikatan-ikatan perbedaan kultur yang memang bila disatukan akan menjadi permasalahan. Kelemahan dari intelektual kita adalah mencoba mengignore ini semua, padahal ini berdampak kepada keamanan dan percepatan pembangunan yang dilakukan, atau dapat dikatakan ‘feel like home’. Allah saja tidak pernah mengatakan kita harus satu akan tetapi lebih untuk saling mengenal.

Saya juga tidak bisa salah bagi orang-orang yang tidak menganggap ini menjadi masalah, tapi seperti yang dituliskan Win Wan Nur bahwa memang kita sudah tertekan, kita merasa ada di rumah orang padahal ada dirumah sendiri, tragis bukan.

Kedua, Pimpinan Daerah, mereka beralasan bahwa pemekaran ini hanya kepentingan segelintir elit politik saja, mereka yang mau menjadi pejabat pada daerah pemekaran.

Untuk alasan yang satu ini saya hanya bisa tertawa, sekarang ini adalah zamannya PILKADA, siapapun yang mau jadi pimpinan silahkan pulang dan berlomba-lomba untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka bisa jadi pemimpin. Bahkan ada sisi baiknya disini, Gubernur dan Wagub serta pejabat-pejabatnya adalah orang Gayo, atau yang mengaku orang Gayo atau yang bisa berbahasa Gayo atau yang berbudaya Gayo. Sudah barang tentu mereka akan lebih focus untuk membangun daerahnya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan mengenai perebutan kekuasaan disana dari masing-masing suku, rasanya bukan masalah besar, karena kita menggunakan bahasa dan adat yang sama.

Ketiga, otonomis daerah, ada benarnya bahwa sekarang zaman otonomi daerah Pemerintah Kabupaten/Kota lebih berkuasa atau wewenang, tapi jangan lupakan juga kalau wewenang seorang Gubernur amat besar dalam menyalurkan dana Dekon serta menyampaikan kebijakan-kebijakan dari Pusat. Saya tahu betul, saat ini dalam APBN kami dimarahi oleh DPR, mereka mengatakan sudah tidak diperbolehkan lagi mengalirka dana langsung ke Kabupaten/Kota, semuanya harus ke Provinsi terlebih dahulu. Ini semua akibat anggapan dari Pusat bahwa terlalu jauh tangan Pusat untuk bisa mengawasi Kabupaten/Kota, intinya adalah mencoba untuk membangun kembali kewibawaan dari Provinsi.

Nah, bila ini terjadi alangkah baiknya kalau orang Gayo punya Provinsi sendiri, selama ini jelas kita selalu ketinggalan dari berbagai kebijakan Pusat, bahkan untuk aliran dana saja daerah ALA selalu ketinggalan, ini juga tidak terlepas dari perseteruan tradisional sejak zaman nenek muyang kita dahulu. Kita harus ingat bahwa bila nenek muyang mereka membunuh atau menipu nenek muyang kita tentu aka nada pengaruhnya kepada kita.

Yang terpenting lagi adalah kita bisa mengelola SDA di Gayo yang banyak ini, keamanan di Gayo bukan karena GAM, tapi ada pada orang Gayo sendiri. Kalau GAM berontak lagi kita akan bisa mendongakkan kepala kita, kita punya tentara sendiri. Dan lagi perputaran uang akan lebih banyak di Provinsi ALA.

Keempat, minorities within minorities, hal ini tidak akan mungkin terjadi, rasanya orang Gayo sudah cukup teruji dengan hal ini, dengan karakter terbukanya sejak zaman Kerajaan Linge sampai saat ini. Rasanya tidak ada satu suku pun yang bisa seterbuka suku Gayo, mereka bisa beradptasi dengan Batak, Padang, Jawa, Bugis, China bahkan Aceh sekalipun, walau pun dengan Aceh memang tidak bisa sepenuhnya. Terlebih lagi karakteristik antara Gayo dan Aceh itu jauh berbeda. Karakteristik orang yang berasal dari Melayu tentu berbeda dengan orang yang berasal dari Tamil.

Saya yakin tidak akan terjadi kalau pemekaran ALA lantas semua orang Aceh kemudian dibunuh, seperti halnya GAM membunuh orang Jawa dan Gayo di Aceh Tengah, ada yang unik dari orang Gayo. Keislaman mereka selalu dinomorsatukan, malu mereka selalu dinomorsatukan. Ini pula yang menyebabkan ketika Daud Beureuh ia berjuang lama di dataran tinggi Gayo, karena ia membawa kalimat Laa Ilaha Illallah, ini juga yang menyebabkan perjuangan GAM tidak di dukung oleh orang Gayo, karena perjuangan mereka tidak karena kalimat itu, hanya karena ketidakpuasan pada awalnya.

Sebagai contoh, kita lihat bagaimana orang Gayo tidak pernah demo karena harga bensin naik, waktu DOM bahakan pokok langka, mereka semua tenang-tenang saja, inilah keunikkan Gayo yang saya juga agak heran sampai sekarang. Mereka lebih mementingkan perdamaian di Gayo, inilah yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Gayo sekarang ini, daripada berafiliasi dengan GAM mereka memilih berafiliasi dengan TNI, mereka sadar dengan sifat dari orang Gayo, bukan seorang pemberontak yang bodoh. Tapi jika diajak dengan kalimat Syahadat, baru bisa dilihat bagaimana orang Gayo marahnya.

Untuk ketakutan kita terhadap suku Jawa yang menguasai daerah Gayo rasanya terlalu berlebih-lebihan, dan ini adalah amat berbahaya apabila dipermasalahkan hingga menimbulkan konflik horizontal. Karena rasanya sekarang ini banyak sudah perkawinan silang antara suku Gayo dan Jawa. Rasanya sudah terlambat atau adalah salah jika tema ini disebarluaskan, karena tidak aka nada artinya. Mereka sudah lama terikat dalam satu penderitaan ketika DOM, setiap aksi atau provokasi yang mencoba mengadudomba mereka hanya akan membuat ketidaknyamanan di Gayo, bahkan bisa jadi kemudian mereka mengatakan ini adalah aksi GAM yang tidak mau melihat Gayo aman dan damai.

Kemudian saya juga bisa katakan bahwa suku Jawa itu bukanlah sebuah suku yang suka melakukan kekerasan atau pemberontakkan seperti halnya suku Aceh, mereka relative lebih bisa tunduk dengan kebudayaan setempat, bila kita dapat memimpin atau memeberikan tempat kepada mereka mereka sepertinya akan menjadi teman yang baik, mereka punya loyalitas atau seperti Bang Win Wan Nur katakan ‘Feodal’. Sedangkan dengan Aceh, saya yakin kita akan selalu bertarung dalam hati kita dengam mereka, karena ini terjadi sejak nenek muyang kita.

Setuju Pemekaran

Alasan pertama, bisa mengangkat harkat, martabat dan marwah orang Gayo. Keyakinan mereka dengan lahirnya pemimpin-pemimpin Gayo yang berasal dari Gayo sudah barang tentu akan lebih memikirkan orang Gayo dengan lebih maksimal. Mereka mempunyai keyakinan bahwa siapapun Gubernurnya dengan segala macam kejelekkannya bila berasal dari Tanoh Gayo sudah barang tentu akan berpikir untuk orang Gayo, kasarnya untuk urangnya pasti dipikirkannya.

Yang lebih mereka pikirkan lagi adalah timbul-timbul pejabat yang berasal dari Gayo, dan sudah barang tentu ini akan membuat percepatan-percepatan SDM yang harus dilakukan. Seorang Gubernur Gayo tentunya harus mulai berpikir seperti seorang Gubernur mau tidak mau, ia harus mempersiapkan kapasitasnya sebagai seorang Gubernur, begitu juga dengan pejabat lainnya.

Anak cucu kita akan bangga dengan ini semua, bahkan mereka kemudian bercita-cita menggantikan senior-seniornya, ada peluang besar ke situ. Setiap orang akan bangga dengan Gayonya.

Yang lebih menguntungkan lagi adalah kita bisa dengan lebih leluasa melakukan penelitian-penelitian tentang sejarah Gayo, dan mengaktualisasikannya sebagai eksistesi orang Gayo, bahkan memperkuat adat Gayo yang menjalankan syariat Islam sejak ratusan tahun lalu.

Sekali lagi untuk orang Jawa, saya akan memperlihatkan sebuah Provinsi Lampung yang notabene hampir 60% jawa, tetap Gubernur mereka orang Lampung asli, inilah salah satu keunikan orang Jawa.

Terlebih lagi suku Gayo adalah salah satu suku yang selalu berhasil perpaduan budaya dengan suku manapun, sebagai contoh di Aceh Barat dan Aceh Selatan bahasa padang tidak hilang dari kehidupan mereka, ini menandakan bahwa Aceh tidak pernah bisa memenangkan budaya mereka terhadap suku Jamnee. Lihat di Gayo, Aceh Tenggara yang merupakan perpaduan Aceh dan Padang, bahasa Padang hilang digantikan dengan bahasa Gayo.

Selain itu, sudah barang tentu pada awal-awal pemerintahan orang Gayo akan memimpin ALA selama beberapa generasi, kita dapat mempersiapkan mereka, generasi Gayo, dengan lebih baik lagi tentunya.

Terakhir, masa yang akan datang, bukan suku lagi yang dipikirkan orang tapi bagaimana semua menjadi sejahtera, Islam menjadi tujuan. SBY yang pernah ke Gayo mengatakan bahwa Gayo adalah Indonesia Mini di Indonesia, maka jadikan Gayo sebagai sebutan bagi orang-orang yang mengikuti adat Gayo dan berbahasa Gayo.

Kedua, percepatan pembangunan, ini kiranya sudah jelas, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, bahwa ke depan untuk otonomi daerah peran daerah tingkat I atau Provinsi akan diperkuat, yang bertujuan memperkuat nasionalisme sekaligus mempermudah untuk melakukan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada pada regional mereka. Atau bahasa kerennya adalah memperpendek rentang kendali.

Mau tidak mau SDM Gayo akan maju, baik dengan cara transfer knowledge dengan pihak luar, memperkuat pendidikan, membangun budaya lokal. Yang terpenting adalah SDA dataran tinggi Gayo bisa dikelola penuh oleh orang Gayo dan dipergunakan untuk kemashalatan orang Gayo. Yang saya herankan adalah ketika orang mengatakan bahwa orang Jawa akan membawa kekayaan Gayo ke Jawa, ini adalah sesuatu yang amat bodoh di era otonomi daerah.

Namun, hal itu bisa terjadi apabila Gayo terjadi konflik, kita jangan terprovokasi untuk hal ini. Salah satunya adalah dengan wacana Gayo Merdeka, ini amat berbahaya. Bila kita berkaca kepada Aceh, maka ada wacana bahwa GAM tersebut merupakan sebuah scenario untuk menghabiskan SDA Arun dengan mudah. Bayangkan, sejak Arun dimenangkan USA kemudian timbul pemberontakkan GAM yang sepertinya sama sekali tidak ada upaya yang serius untuk menggagalkan kekayaan alam tersebut di bawa ke USA, jelas sekali yang mendapatkan keuntungan besar dari proyek Arun adalah Exxon. Dalam pemikiran mudah kita, seharusnya target utama GAM adalah tidak berjalannya proyek Arun, kenyataannya sudah hampir habis SDAnya. Jadi adalah wajar ketika kita mengatakan bahwa ada main mata antara GAM, oknum TNI dan USA untuk menjadikan Aceh tidak aman sehingga bisa menggerus habis Arun sekaligus menghabiskan para Tengku yang berbahaya bagi Soeharto.

Begitu juga halnya bila Gayo Merdeka menjadi sebuah perjuangan, ini akan dianggap sebagai kaki tangan GAM. Salah satu tahapan dari Gerakan Gayo Merdeka (baca Kaki Tangan GAM) adalah dengan menjadikan konflik horizontal antara Gayo dan Jawa, dengan mengangkat kesukuan atau Chauvisme Gayo. Bayangkan ketidakamanan yang akan diderita orang Gayo dan tentunya orang Aceh (baca GAM) akan tertawa dengan riang, bahkan oknum TNI akan senang melihatnya, ada proyek penggerusan baru. Ini yang harus kita jaga.

Dengan ALA, semuanya akan menjadi lebih mudah, dengan ALA nasionalisme kita akan mendapatkan penghargaan dari NKRI, kesempatan membangun kita akan lebih besar, karena daerah Gayo terkenal sebagai daerah putih, atau daerah yang mendukung NKRI. Gayo akan aman dan anak cucu kita bisa menggapai cita-citanya.

Ketiga, keamanan, dengan ALA kita akan mempunyai teritori sendiri untuk mengamankan daerah kita, kita akan punya Kodam sendiri. Daerah konflik akan lebih mudah ditangani, GAM akan lebih mudah dibrangus. Rakyat Gayo sudah punya kepercayaan diri untuk menghancurkan GAM, mereka sudah punya kekuatan yang jelas dari TNI.

Bahkan dengan terbelahnya Aceh, maka yang bisa diprediksikan tidak ada lagi konsep Aceh Merdeka oleh GAM, semuanya gugur. Tidak perlu lagi rakyat Gayo menjadi korban dari PERANG BODOH selama puluhan tahun yang membuat rakyat Gayo menderita, terancam, terintimidasi, kekurangan pangan, sandang dan papan, kehilangan kepercayaan diri. Ini semua dapat kita hilangkan dengan pemekaran ini.

Tiga hal ini saja, maka dapat dipastikan Gayo sekarang akan berbeda dengan Gayo 10 tahun yang akan datang, kita akan lihat anak-anak kita menjadi seorang Profesor, kita akan lihat tenaga kerja yang baik, perkebunan yang aman, pendidikan yang maju, perekonomian yang bergerak.

Walau demikian pada 3 tahun pertama, merupakan masa-masa sulit, kita akan diuji dengan kemampuan kita untuk menjaga keamanan, salah satunya adalah GAM yang pasti akan menggagalkan ini, karena Aceh Merdeka akan hilang dari muka bumi ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan kemampuan untuk menarik banyak investor, kemampuan untuk mencarikan formulasi yang terbaik sesuai dengan kondisi dataran tinggi Gayo yang tidak merusak alam dan menegakkan syariah Islam.

Kesimpulan

Kepada masyarakat Gayo, utamanya generasi mudanya mari kita berpikir luas dan tidak sempit, dengan ALA kita dapat membangun dengan cepat SDM dan mengelola SDA bagi SDM kita. Kita tidak akan lagi ketakutan dengan PERANG BODOH atau agenda-agenda Aceh Merdeka. Kita bisa membuktikan bahwa ALA bukan hanya mensejahterakan orang Gayo tapi segala suku yang ada di ALA dengan sebaik-baiknya, sebuah Indonesia Mini.

Kita tidak bisa mempercayakan nasib kita kepada GAM atau orang Aceh, kebencian mereka terhadap suku Jawa adalah luar biasa, bila ini kita biarkan maka sama saja kita bunuh diri menciptakan konflik pada daerah kita sendiri yang kemudian kita akan sesali.

Pemberontakkan tidak akan pernah menang sekarang ini, jangan samakan Aceh dengan Kosovo, Kosovo punya Rusia, itupun sulitnya bukan main. Siapa yang mau membela Aceh, Gayo saja tidak bisa mereka rangkul, tentu dunia internasional akan terus mempertanyakan hal ini.

Namun, kita bisa samakan Aceh dengan Tamil di Sri Lanka, dan ini memang nenek muyangnya.

Tapi kita tidak bisa samakan Aceh dengan Khasmir di India, Poso di Fhilipinna, Chencya di Rusia, Moro di Thailand, apalagi Hamas di Palestina. Mereka memperjuangkan nasionalisme dengan menghalalkan darah sesame muslim, sehingga hanya membuat murka di sisi Allah.

Berijin.

Jawaban atas Tanggapan Cossablu Soal Interpeace

Makin lama saya membaca tulisan-tulisan serinen saya Kosasih, semakin
banyak saya menemukan kesamaan antara kami. Saya dapat merasakan
kecintaan serinen saya Kosasih yang bahkan tidak lahir dan tidak
pernah menetap di Gayo ini terhadap Gayo. Meskipun secara ide besar,
seperti Edhie Kelana, saya juga tetap tidak setuju dengan serinen
Kosasih bahwa ALA bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi
oleh orang Gayo.

Besarnya rasa cinta serinen Kosasih terhadap Gayo ini misalnya dapat
dilihat dalam tulisan serinen Kosasih yang mengomentari tulisan saya
tentang Isu ALA di Konferensi Interpeace. Ada banyak alasan logis yang
dikemukakan serinen Kosasih mengenai pentingnya pembentukan ALA dan
terus terang saya setuju dengan garis besar argumen serinen saya
Kosasih secara garis besar, tapi bukan pada detail. Saya tidak setuju
dengan detailnya karena seperti biasa data-data dan argumen yang
dikemukakan oleh serinen Kosasih seringkali 'ngelantur' dan 'prematur'
serta tidak berbasis fakta. Data-data dan argumen Yang diajukan
serinen Kosasih saya sebut PREMATUR karena terlalu banyak faktor
penting yang tidak diperhitungkan oleh serinen Kosasih ketika
memaparkan impiannya.

Supaya serinen Kosasih tidak berprasangka kepada saya, perlu saya
jelaskan kalau saya tidaklah sepenuhnya menolak ide pemisahan
Provinsi. Saya sepenuhnya mengerti kalau pembentukan sebuah
administrasi pemerintahan berdasarkan kelompok etnis adalah
kecenderungan dari setiap etnis manapun di dunia. Suatu etnis yang
bisa mencapai tingkat peradaban (SDM) yang setara dengan etnis yang
lebih besar yang menguasai wilayahnya memang cenderung untuk
memisahkan diri. Contohnya bisa kita lihat dari seluruh negara di
Eropa, selain Swiss, Belgia dan Luksemburg bisa dikatakan seluruh
negara eropa adalah 'etnostate'.

Sebagai orang Gayo, seperti yang saya ulas dalam tulisan saya tentang
Konferensi Interpeace. Sayapun mengakui adanya rasa tertekan sebagai
minoritas. Ada tekanan, ada represi dan ada arogansi suku Aceh yang
ditujukan terhadap kita suku Gayo dan suku-suku minoritas lainnya. Dan
terus terang pula seandainya ide tentang ALA seperti yang serinen
dukung itu diajukan dengan konsep yang rasional dan matang. Saya
sendiri akan berdiri bersama serinen di barisan terdepan untuk
memperjuangkan terbentuknya provinsi impian ini. Sementara jika
dikaitkan dengan ide pemisahan Provinsi, saya sendiri sama sekali
tidak punya satu konsep matang apapun untuk saat ini.

Saat saya berada di Takengan beberapa waktu yang lalu saya sempat
wawancarai Tengku Ali Jadun di rumah beliau di pasar pagi. Soal ide
ALA saya sepenuhnya sependapat dengan beliau. Kalaupun harus pisah
Tengku Ali Jadun dan juga saya menginginkan pisahnya Gayo dengan Aceh
itu adalah pisah yang seperti istilah yang diungkapkan oleh Tengku Ali
Jadun, pisahnya adalah pisah 'JAWE' bukan pisah 'CERE'.

Ada perbedaan besar dalam dua cara berpisah ini, serinen.

JAWE adalah pisah dengan alasan rasional, JAWE adalah pisah yang
merupakan keharusan untuk mencapai kemandirian. Kalau pisah dengan
cara JAWE maka apa yang Serinen Kosasih sampaikan seperti "SDM Gayo
akan maju, baik dengan cara transfer knowledge dengan pihak luar,
memperkuat pendidikan, membangun budaya lokal. Yang terpenting adalah
SDA dataran tinggi Gayo bisa dikelola penuh oleh orang Gayo dan
dipergunakan untuk kemashalatan orang Gayo" . Akan bisa kita capai.

Sebaliknya dengan CERE, ini adalah cara berpisah yang EMOSIONAL,
perpisahan model ini hampir selalu meninggalkan rasa sakit dan
permusuhan. Pisah dengan cara seperti ini disamping menghabiskan
energi di masa pembentukan, sampai kapanpun kita bakal terus dihantui
permasalahan kebencian dan permusuhan. Alih-alih membangun SDM Gayo
yang maju, pisah dengan cara ini akan membuat kita orang Gayo akan
terus ribut sesama kita sendiri di dalam dan dimusuhi oleh etnis Aceh
di luar.

Akan ada banyak permasalahan sosial rumit yang akan terjadi kalau
serinen berkeras tetap membentuk ALA secara emosional.

Diantaranya coba saya uraikan :

Benar kalau ALA terbentuk orang Gayo bisa melepaskan ketergantungan
dari Aceh dengan lebih berafiliasi ke Medan. Tapi bagaimana nasib
lebih dari 6000 Orang Gayo yang tinggal di Banda Aceh?, apakah mereka
akan serinen biarkan sebagai tumbal untuk dijadikan sasaran kemarahan
dan bulan-bulanan orang Aceh atas pilihan PISAH serinen yang emosional
itu?. Apakah untuk itu supaya tidak dijadikan tumbal solusinya mereka
harus serinen pindahkan secara massal ke Medan atau sekalian ke
Takengen dan Redelong?.

Kemudian pertanyaannya lagi apakah dengan dipindahkan itu mereka itu
semuanya akan merasa nyaman dengan suasana Medan yang rasis dan
barbar?. Pertanyaan ini perlu saya ajukan karena selama saya berada di
Banda Aceh ini saya menemui banyak sekali orang Gayo yang sudah merasa
nyaman berbaur dengan Orang Aceh dan merasa nyaman berada dalam relasi
sosial yang setara secara individu.

Seiring dengan mencuatnya isu ALA yang dipropagandakan dengan
nada-nada penuh kebencian seperti yang serinen lakukan ini. Banyak
diantara 6000-an orang Gayo ini yang merasa sangat terganggu relasi
sosialnya dengan rekan-rekan etnis Aceh yang merupakan teman bergaul
mereka sehari-hari.

Permasalahan seperti ini yang saya lihat sama sekali tidak ada
sedikitpun dalam benak serinen lalu dijadikan bahan pertimbangan oleh
serinen dan pendukung ALA lainnya yang mengaku sebagai intelektual
Gayo dalam mengambil sebuah tindakan.

Kalau saya, saya bisa memaklumi alasannya kenapa hal seperti ini tidak
pernah terlintas dalam benak serinen, itu karena serinen dan
rekan-rekan pendukung ALA yang mengaku intelek lainnya hampir semuanya
berbasis pendidikan tinggi di luar Aceh. Jadi serinen dan pendukung
ALA lainnya sama sekali tidak bisa merasakan permasalahan orang Gayo
yang sehari-harinya tinggal dan bergaul dalam komunitas besar etnis Aceh.

Cuma masalahnya tidak semua orang bisa memaklumi dan mengerti latar
belakang orang seperti serinen dan para pendukung ALA lainnya.
Sekarang ada indikasi orang Aceh menganggap stereotip Orang Gayo
adalah yang seperti serinen itu. Dan saya lihat dari
postingan-postingan serinen selama ini. Stereotip bahwa seluruh Orang
Gayo adalah orang yang berpandangan seperti KOSASIH inilah yang ingin
serinen bangun. Belakangan ini pula saya melihat ada kesan dan opini
yang ingin diciptakankan bahwa Orang Gayo hanya bisa disebut intelek
kalau dia mendukung ALA a.k.a menempuh pendidikan tinggi di luar Aceh.

Padahal faktanya ada banyak orang Gayo yang juga memiliki latar
belakang pendidikan tinggi. Bukan cuma serinen dan orang-orang Gayo
yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di luar Aceh. Ada
ribuan orang Gayo yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi di
Aceh. Dan bisa saya pastikan tingkat intelektual mereka tidak lebih
rendah dibandingkan tingkat intelektual serinen dan pendukung ALA
lainnya yang mendapatkan pendidikan tinggi di luar Aceh. Dan
merekapun tidak sama seperti Stereotip Orang Gayo yang sedang serinen
bangun. Dan satu lagi seperti saya mereka juga merasakan permasalahan
yang sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan serinen itu.

Pertanyaan lain, jika ALA serinen bentuk secara emosional begini,
salah satunya karena seperti serinen Kosasih yang sangat membenci GAM.
Lalu kalau bagaimana dengan nasib orang Gayo yang secara kultural
adalah pendukung setia GAM. FAKTA, ada beberapa kampung di Gayo yang
selama konflik dimasukkan ke dalam daftar hitam. Bahkan sebelum ALA
terbentukpun ketika Bener Meriah dikomandani seorang Bupati yang
merupakan Ikon perjuangan ALA. Orang-orang Gayo di kampung ini sudah
merasa sangat tertekan dan merasa dianak tirikan. Lalu, kalau provinsi
ALA yang sangat anti GAM nantinya terbentuk bagaimana nasib
orang-orang yang tinggal di kampung ini?. Apakah kalau ALA yang
sangat anti GAM ini terbentuk orang seperti serinen Kosasih yang lahir
dan besar di Jawa akan mengusir mereka dari Tanoh Gayo, dari kampung
halaman mereka tempat mereka dan seluruh nenek moyang mereka tinggal
turun temurun?.

Atau apakah oleh serinen Kosasih yang lahir dan besar di Jawa serta
tidak pernah menetap di Tanoh Gayo ini. Mereka yang hidup dan mencari
nafkah di Gayo ini akan kembali diperlakukan seperti di masa konflik
dulu? dijemput satu persatu dari rumah dan dihari berikutnya disuruh
diambil oleh sanak keluarga mereka dalam kondisi tubuh babak belur,
kadang tercabik-cabik dan sudah menjadi mayat?.

Lalu bagaimana pula kalau mereka resisten, tidak bersedia dengan
ikhlas dijemput paksa begitu saja tanpa perlawanan dan kemudian
meminta bantuan ke Aceh, mempersenjatai diri dan kemudian menyerang
balik Orang Gayo pendukung ALA atau orang Jawa?. Detail-detail
berdasarkan fakta nyata seperti ini tidak pernah sama sekali saya
lihat dipikirkan oleh semua 'pejuang' ALA yang mengaku intelek.

Kalau ALA dibentuk dengan cara penuh kebencian seperti yang serinen
promosikan sekarang ini, yang saya khawatirkan serinen. Bukannya
impian serinen tentang Gayo yang sejahtera, Gayo yang makmur dan
impian muluk lainnya yang kita dapatkan. Tapi justru PERANG BODOH yang
tidak berkesudahan.

Karena itulah serinen, saya dalam kapasitas saya sebagai ketua Forum
Pemuda Peduli Gayo, yang dari nama forumnya saja ada kata PEDULI.
Yang artinya forum ini kami bentuk karena kepedulian kami terhadap
Gayo. Apa yang kami perjuangkan adalah sesuatu yang membawa
kemaslahatan bagi orang Gayo. Bukan yang membawa kemudharatan.

Jadi kembali sebagai kesimpulan akhir tulisan saya yang panjang dan
bisa jadi membosankan bagi sebagian orang ini. Sebagai orang yang
PEDULI Gayo, saya bukanlah sepenuhnya dalam posisi menolak pembentukan
Provinsi baru yang akan bisa mengakomodir kepentingan seluruh orang Gayo.

Jika serinenku yang lahir dan besar di Jawa serta tidak pernah menetap
di Tanoh Gayo ini melihat sampai sejauh ini saya tidak sepakat dengan
ide pembentukan ALA. Perlu serinenku yang lahir dan besar di Jawa
serta tidak pernah menetap di Tanoh Gayo ketahui, itu adalah karena
SAYA YANG LAHIR, BESAR, TUMBUH, MENGALAMI DAN MERASAKAN SENDIRI APA
YANG TERJADI DI TANOH GAYO melihat ada banyak resiko yang tidak perlu
yang akan terjadi kalau Provinsi yang serinen cita-citakan ini
dibentuk SEKARANG.

Wassalam

Win Wan Nur
Ketua Forum Pemuda Peduli Gayo
www.gayocare.blogspot.com

NB : Sedikit koreksi buat serinen Kosasih, Kosovo bukan bagian dari
Rusia tapi Sebia, secara geografis itu sangat jauh serinen. Poso itu
di Sulawesi bukan di Philipina. Yang di Philiphina itu MORO, bukan di
Thailand. Betul di Thailand juga ada konflik di provinsi-provinsi
selatan yang berbasis Melayu, seperti Pattani, Narathiwat dan Yala.

Tapi konflik di Thailand itu tidak sepenuhnya berbasis agama melainkan
wilayah. Tiga Provinsi di selatan Thailand yang saya sebutkan di atas
secara kultural dan sejarah merupakan bagian dari Malaysia. Putra
Mahkota kerajaan Pattani bernama Tengku Ismail Denudom yang sekarang
tinggal di pengasingan dalam suatu bincang-bincang saat makan siang
pernah mengatakan kepada saya kalau di Pattani, selain melayu muslim
juga ada sekelompok suku Melayu Tua yang bukan muslim yang juga ikut
bergabung dengan Melayu muslim Pattani menuntut pemisahan dari
Thailand. Jadi bukan hanya Melayu yang islam yang ingin memisahkan diri.

Di Thailand, juga ada sebuah provinsi di Selatan bernama Songkla yang
juga bekas kerajaan melayu dan sampai sekarang tatap dihuni oleh
mayoritas Melayu-muslim yang tidak ikut dalam tuntutan memisahkan diri
ini. Itu terjadi karena memang secara kultural dan sejarah mereka
bukan bagian dari Malaysia. Padahal jumlah penduduk melayu-muslim di
provinsi ini lebih besar dibandingkan Narathiwat dan Yala.

Kalau dikaitkan dengan konflik antara muslim dan penduduk non-muslim,
benar Aceh tidak bisa disamakan dengan Kashmir, Chechnya, Moro. Tapi
kalau isunya negara mayoritas Islam dan penduduk islam, Aceh juga
tidak bisa serinen samakan dengan pemberontakan Tamil di Sri Lanka.
Karena ada dua masalah di sana, pertama Tamil yang ingin memisahkan
diri dari Sri Lanka bukan Islam, Kedua pemberontakan Macan Tamil
itupun seperti Chechnya, Isu utamanya perbedaan agama dan budaya
antara Tamil yang Hindu dengan Sri lanka yang Buddha.

Kalau konteksnya pemberontakan wilayah islam terhadap negara yang
berpenduduk mayoritas Islam juga, Aceh bisa serinen kaitkan dengan Ide
pemisahan diri Kurdi dari Irak dan Turki atau pemberontakan
kelompok-kelompok mujahiddin di Afghanistan. Serta
pemberontakan-pemberontakan lain di Kazakhtan, Uzbekistan dan
negara-negara Asia Tengah lainnya.

Bener Meriah dan Identitas Kegayoan yang Terbelah

Saat saya kembali ke Takengen, saya mendapati Aceh Tengah kabupaten tempat saya berasal kini telah dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tengah yang beribukota Takengen dan kabupaten Bener Meriah beribukota Simpang Tiga Redelong.

Ada satu kejanggalan yang saya rasakan berkenaan dengan keberadaan kabupaten baru yang bernama Bener Meriah ini. Kejanggalan itu saya rasakan baik saat saya berada di Aceh Tengah maupun di Bener Meriah sendiri. Saya merasakan ada suasana yang berbeda di Tanoh Gayo sekarang dibandingkan dengan ketika saya masih sering pulang dulu.
Dulu, sebelum ada Bener Meriah semua orang Gayo yang tinggal atau yang berasal dari seluruh wilayah kabupaten Aceh Tengah yang meliputi Kilometer 35 sampai Ise-ise, dari Rusip sampai Samarkilang. Semuanya memiliki kesadaran sebagai sebuah komunitas Gayo yang sama. Kalau sedang berada di luar Aceh Tengah, semua mengaku 'Urang Takengen'. dan diidentifikasi oleh orang luar Aceh Tengah sebagai ‘Orang Takengon’. Kesadaran inilah yang membentuk identitas kegayoan saya.

Sekarang, saya merasakan di antara masyarakat dua kabupaten ini mulai muncul semacam rasa keterpisahan secara sosiologis dan psikologis. Kesan yang saya tangkap, sekarang ini dalam diri orang Aceh Tengah dan Bener Meriah yang meskipun sama-sama orang Gayo tapi secara perlahan-lahan dalam individu Gayo yang tinggal di wilayah yang sekarang dipisahkan secara administratif ini mulai muncul kesadaran untuk mengasosiasikan identitas kelompok masing-masing sebagai 'kami' dan 'mereka'. Secara perlahan-lahan pula saya lihat sekarang sudah mulai muncul bibit-bibit rivalitas antara penduduk dua kabupaten ini. Salah satu indikasi dari munculnya fenomena ini bisa diperhatikan dalam kalimat-kalimat yang diucapkan para ceh didong jalu yang sekarang mendefinisikan ‘kami’ dan ‘kalian’ sekarang sudah dalam skala kabupaten bukan lagi kampung.

Sebelum Bener Meriah dimekarkan, sebenarnya sudah ada komunitas Gayo yang terlebih dahulu diasingkan dari komunitas besarnya dengan cara dipisahkan secara administratif. Mereka adalah Orang Gayo Lues dan Orang Gayo Serbejadi. Meskipun sama-sama Gayo dan berbicara dalam bahasa yang sama dengan saya dan orang-orang Gayo Aceh Tengah. Tapi kedua kelompok suku Gayo yang tinggal di luar wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah ini tidak termasuk kategori 'kami' dalam kesadaran kegayoan orang Gayo Aceh Tengah, termasuk saya. Padahal dalam tubuh saya sendiri mengalir darah keturunan Gayo Lues yang saya dapatkan dari Datu Anan (Ibu dari kakek) saya.

Dulu sekali sebenarnya Gayo Lues masuk dalam kategori ‘kami’. Tapi pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara yang dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tengah melalui UU 4/1974 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 1974. Telah mencabut kesadaran kegayoan Orang Gayo Aceh Tengah terhadap Gayo Lues. UU 4/1974 itu mencabut akar kegayoan saya dari tanah asal Datu Anan saya, tepat 20 hari sebelum saya lahir.

Saat Gayo Lues masih merupakan bagian dari Aceh Tengah dan Takengen menjadi ibu kotanya. Di Takengen banyak sekali komunitas pelajar asal Gayo Lues yang bersekolah. Pelajar asal Gayo Lues ini bahkan sampai punya satu asrama khusus berlokasi di Dedalu dekat rumah orang tua saya. Panti Asuhan Budi Luhur yang saat itu dikelola oleh almarhum kakek saya juga banyak dihuni oleh anak-anak yang berasal dari Gayo Lues.
Pada saat itu orang Gayo Aceh Tengah masih menganggap orang Gayo Lues sebagai 'kami'. Tidak seperti orang Gayo Serbejadi yang sejak awal kemerdekaan tinggal di wilayah administrasi kabupaten Aceh Timur yang cerita tentang keberadaan mereka nyaris seperti dongeng dalam sudut pandang orang-orang Gayo di Takengen.

Tapi sejak Gayo Lues dimasukkan ke dalam wilayah Aceh Tenggara, Orang Gayo Lues jadi jarang sekali berhubungan dengan Takengen.
Ketika saya lahir, Gayo Lues sudah bukan bagian dari kabupaten Aceh Tengah. Orang Gayo Lues yang bersekolah di Takengen meskipun ada tapi sudah sangat sedikit. Saat itu mereka lebih banyak yang bersekolah di Kuta Cane yang merupakan ibukota kabupaten Aceh Tenggara.
Kegiatan pertandingan olah raga, pentas seni Gayo, Didong dan aktivitas budaya apapun yang berkaitan dengan Gayo yang diselenggarakan di kabupaten Aceh Tengah sama sekali tidak pernah melibatkan Orang Gayo Lues. Akibatnya interaksi Orang Gayo Aceh Tengah dengan Orang Gayo Lues menjadi sangat jarang. Sehingga sedikit demi sedikit Gayo Lues menjelma menjadi identitas Gayo yang asing bagi kami orang Gayo Aceh Tengah. Begitu berjaraknya Gayo Aceh Tengah dan Gayo Lues, sampai-sampai Tari Saman Gayo yang merupakan kesenian khas Gayo yang banyak dimainkan oleh Orang Gayo Lues menjadi seni yang asing bagi kami orang Gayo Aceh Tengah. Demikian pula dengan Didong Jalu, kesenian yang sering kami mainkan di Aceh Tengah menjelma menjadi sebuah seni yang asing di mata orang Gayo Lues dan Serbejadi.

Memang ketika sedang berada di luar Tanoh Gayo. Orang Gayo Lues dan Orang Gayo asal Aceh Tengah merasa mereka adalah saudara. Tapi hubungan persaudaraan itu bisa dikatakan seperti hubungan antar sepupu. Bukan hubungan antar saudara kandung. Ada kedekatan tapi sekaligus ada jarak psikologis yang memisahkan kedua kelompok suku Gayo ini.

Contoh dari adanya jarak psikologis ini adalah ketika saya tinggal di Banda Aceh. Di kota ini saya banyak memiliki kenalan orang Gayo Lues. Tapi meskipun akrab, ketika berada di antara komunitas teman-teman asal Gayo Lues ini saya tidak merasa senyaman saat berada dalam komunitas Orang Gayo asal Aceh Tengah. Saat berada dalam komunitas Orang Gayo Lues ada banyak materi pembicaraan mereka yang tidak saya fahami yang membuat saya merasa sebagai orang luar. Pembicaraan yang membuat saya merasa sebagi orang asing itu biasanya berkaitan dengan daerah asal dengan segala permasalahannya. Entah itu pembicaraan tentang bupati, pacuan kuda atau kegiatan kesenian yang mereka lakukan, rencana kegiatan amal yang akan dilakukan saat liburan nanti dan sebagainya. Semua pembicaraan itu terdengar asing di telinga saya dan membuat saya merasa tidak berhak untuk melibatkan diri di dalamnya.

Hal seperti inilah yang sekarang mulai terjadi dalam hubungan antara Aceh Tengah dan Bener Meriah. Contohnya saya lihat ketika seorang adik sepupu saya ditabrak oleh seorang pengendara motor asal Simpang Tiga Redelong.

Dulu kalau kejadian seperti itu terjadi lalu kita tanyakan siapa pelakunya. Orang Takengen pasti menyebut 'Orang Simpang Tiga' yang secara psikologis dianggap sebagai 'kita'. Biasanya pula untuk menyelesaikan masalah seperti ini juga lebih mudah untuk dilakukan secara kekeluargaan. Berbeda misalnya jika pelakunya adalah orang 'Bireuen' yang dikategorikan sebagai ‘mereka’.

Tapi sekarang situasinya berbeda, orang Redelong yang menabraknya oleh adik sepupu saya disebut sebagai 'Orang Bener Meriah' yang oleh sepupu saya ini dipahami sebagai 'mereka'.

Munculnya perasaan sebagai 'kita' dan 'mereka' ini tidak hanya terjadi pada kalangan remaja seperti sepupu saya. Sentimen perpecahan semacam ini saya lihat mulai melanda semua kalangan.

Ketika berada di Takengen saya sempat mewawancarai seorang ulama berpengaruh yang sekarang menjabat ketua MPU Aceh Tengah. Beliau berasal dari Teritit, sekitar 10 Kilometer dari Takengen tapi sekarang setelah pemekaran masuk ke dalam wilayah Bener Meriah.
Wawancara itu saya lakukan di rumah beliau di Pasar Pagi.

Saat sedang mengobrol dengan saya, ulama yang sangat saya hormati ini menerima panggilan telepon dari seorang kerabat beliau di Jakarta. Dalam omongan via telepon yang mereka lakukan. Saya mendengar mereka berdua berbicara tentang penjualan tanah sebuah yayasan di Jakarta yang uangnya akan digunakan untuk membangun yayasan yang sama di Bener Meriah. Secara umum tidak ada yang terlalu istimewa dalam obrolan mereka. Tapi ada satu kalimat dalam obrolan mereka yang dilakukan dalam bahasa Gayo yang membuat saya yang Orang Gayo merasa bukan bagian dari mereka.

Saya tiba-tiba merasa menjadi orang asing. Ketika mendengar Tengku yang saya wawancarai ini berkata kepada lawan bicaranya. Yang artinya kurang lebih begini “Apa yang kamu lakukan itu baik sekali, karena memang siapa lagi yang bisa kita harapkan untuk membangun daerah kita kalau bukan kita sendiri orang Bener Meriah”.

Saya merasa asing karena saya yang lahir di Takengen dengan Bapak yang berasal dari Isaq dan Ibu dari Temung Penanti yang kedua wilayahnya masuk dalam wilayah admistrasi kabupaten Aceh Tengah tidak termasuk dalam ‘kita’ yang mereka bicarakan. Saya yang bukan ‘Orang Bener Meriah’ tidak termasuk dalam kategori orang yang bisa diharapkan oleh ulama yang saya hormati ini untuk membangun daerah ‘kita’.

Apa yang bisa saya simpulkan dari percakapan antara Tengku yang saya hormati ini dengan kerabatnya di Jakarta yang berasal dari Teritit seperti yang saya ungkapkan di atas adalah; pemekaran sebuah wilayah Gayo tidak hanya membelah identitas kegayoan orang Gayo yang tinggal di wilayah yang dimekarkan. Tapi pemekaran wilayah juga ikut membelah identitas kegayoan Orang Gayo yang tinggal di luar Tanoh Gayo.

Sebagaimana dulunya Orang Gayo Deret dan Gayo Lut seperti saya mengasosiasikan diri sebagai Orang Takengen dan Orang Gayo Lues mengasosiasikan diri sebagai Orang Belang Kejeren. Tidak lama lagi orang Teritit sampai Tiga Lima akan menyebut diri mereka sebagai Orang Redelong.

Saya dan Orang Gayo Aceh Tengah lainnya akan tetap disebut dan mengaku sebagai Orang Takengen, tapi dengan kesadaran sebagai individu yang merupakan bagian dari komunitas besar Orang Takengen dengan jumlah anggota yang tinggal setengah dari populasi sebelumnya.


Wassalam

Win Wan Nur
Ketua Forum Pemuda Peduli Gayo
www.gayocare.blogspot.com

Takengen Setelah 10 Tahun

Dua hari setelah acara konferensi di Hermes Palace saya berangkat ke Takengen, kota kelahiran saya yang sudah cukup lama tidak pernah saya kunjungi.

Tidak banyak yang berubah dari Kota ini, kecuali jalan dua jalur dari Paya Tumpi menuju pusat kota ditambah dengan lampu lalu lintas di simpang empat dan simpang Polres. Selebihnya pusat Kota Takengen, secara fisik bisa dikatakan masih persis sama seperti saat saya masih SD dulu.

Di sekitar pasar pagi saya lihat rumah-rumahnya tetap rumah papan dua tingkat berbentuk ruko sebagaimana yang pernah saya ingat saat saya pertama kali bisa mengingat. Sedikit perubahan baru terasa saat saya melintas daerah sekitar pasar Inpres. Ada banyak bangunan ruko yang baru dibangun di sana ditambah dengan keberadaan sebuah restoran mahal berkelas nasional yang rasa makanannya sama sekali tidak jelas dan sama sekali tidak istimewa. Gurami Goreng Asam manis di Restoran ini rasanya hambar sehingga butuh sedikit perjuangan dan sedikit kenangan terhadap bayi kurang Gizi di NTB sana untuk bisa menghabiskannya. Jika rasa Gurami Asam manis di restoran ini saya bandingkan dengan rasa gulai bandeng di warung Yusra Baru di Simpang Lima. Perbandingannya seperti rasa gula jawa berbading rasa coklat bulat Home Made bersertifikat buatan Swiss yang berlapis lima dengan tiap lapis masing-masing memiliki variasi rasa yang berbeda.

Yang lain jika bisa dikatakan sebagai perubahan adalah penampilan mesjid raya Ruhama yang sekarang jadi terlihat aneh dengan kubah-kubah baru berwarna emas yang bukannya membuat mesjid ini tampak lebih indah justru sebaliknya membuatnya jadi terlihat norak dan 'nggak matching' dengan lingkungan sekitarnya.

Selain perubahan negatif pada penampilan Mesjid Ruhama, saya juga melihat sebuah perubahan lain pada wajah kota ini yang sangat saya sesalkan. Perubahan ini sangat saya sesalkan karena tidak seperti perubahan penampilan mesjid Ruhama yang suatu saat bisa saja diubah kembali jika Takengen beruntung dipimpin oleh Bupati yang punya cita rasa seni, perubahan yang satu ini adalah cacat permanen terhadap wajah cantik kota Takengen. Cacat permanen yang dibuat sendiri dengan sengaja dan berbiaya mahal pula.

Dulu Kota Takengen dikenal sebagai kota dataran tinggi yang indah, kota yang dikelingi gunung-gunung yang ditumbuhi hutan pinus alami yang keindahannya menyatu dengan lansekap kota ini. Salah satu di antara gunung-gunung yang menyatu membentuk kecantikan alami kota Takengen itu adalah Bur ni Pereben yang terletak tepat di belakang rumah saya. Gunung ini dulu pernah ditanami pohon pinus yang membentuk aksara yang akan terbaca sebagai kata GAYO. Tapi sayangnya pohon pinus yang membentuk kata GAYO itu tidak pernah besar karena selalu terbakar di musim kemarau.

Sekarang Bur ni Pereben, gunung yang merupakan salah satu latar belakang dan ciri utama kota Takengen ini terlihat jelek sekali. Bur ni Pereben terlihat jelek karena di gunung ini Pemerintah Aceh Tengah membangun jalan yang sama sekali tidak jelas peruntukannya. Jalan itu dibangun tepat di bagian tengah antara kaki dan puncak gunung ini, tepat menghadap Kota Takengen melintang dari Bale sampai ke ujung desa Dedalu. Jalan yang dibangun entah untuk manfaat apa ini membuat penampilan gunung cantik ini tampak cacat sehingga merusak seluruh aspek keindahan kota Takengen. Akibat dari cacat yang sengaja dibuat pada 'wajah' Bur ni Pereben ini, kota Takengon yang cantik sekarang terlihat seperti Luna Maya dengan codet besar melintang di pipi.

Di gunung lain yang letaknya tepat di seberang gunung ber'codet' ini. Di sisi lain danau Laut Tawar di daerah Kebayakan sekitar Mendale, tampak bendera merah putih ukuran besar yang sepertinya dibuat dari beton. Bendera ini dibuat dengan sangat baik dan dapat dilihat dari seluruh bagian Kota Tekengen.

Meskipun ada beberapa perubahan negatif pada fisik kota ini tapi perubahan-perubahan itu tidak cukup signifikan untuk sampai membuat saya merasa merasa asing sebagaimana yang terjadi pada saya ketika saya tiba di Banda Aceh, kota yang membesarkan saya menjadi manusia dewasa. Apa yang saya rasakan di Takengen terbalik dengan apa yang saya rasakan di Banda Aceh.

Di Banda Aceh saya merasa asing dengan tampilan baru kotanya tapi tidak dengan orang-orangnya. Saya tidak merasa asing karena ketika saya mulai berbicara dengan orang-orang Banda Aceh, saya langsung dapat merasakan semangat yang sama seperti yang saya rasakan dulu ketika saya masih menjadi penduduk resmi kota ini. Meskipun secara materi apa yang diomongkan sudah berbeda dengan beberapa tahun yang lalu tapi saya dapat melebur dengan orang-orang Banda Aceh langsung pada saat itu juga, meskipun orang yang saya ajak mengobrol itu belum pernah saya kenal sebelumnya.

Berkebalikan dengan Takengen, saya merasa sangat familiar dengan tampilan fisik kotanya tapi langsung merasa asing ketika saya mulai berbicara dengan penduduk kota kelahiran saya ini. Ketika berbicara dalam bahasa Gayo dengan mereka, terutama dengan kalangan mudanya. Saya langsung merasakan ada perubahan yang asing dalam cara, nada bicara dan istilah-istilah yang mereka gunakan.

Saya yang terlahir dengan bahasa ibu 'Gayo' tentu saja sangat fasih berbahasa Gayo karena bahasa inilah bahasa yang pertama kali saya kenal dalam hidup saya. Tapi selama kurun waktu 10 tahun belakangan ini bahasa Gayo yang saya gunakan sama sekali tidak mengalami perkembangan, karena dalam kurun waktu itu bisa dikatakan saya terisolasi penuh dari komunitas utama penutur bahasa Gayo. Ketika sekarang, saya penutur asli bahasa Gayo yang mengenal bahasa Gayo versi lama tiba-tiba masuk kembali ke dalam komunitas utama penutur bahasa Gayo di Kota Takengen ini. Secara ajaib tiba-tiba saya merasa sedikit asing dengan bahasa ibu saya ketika bahasa itu dituturkan oleh orang Gayo lain yang menetap di tempat asli bahasa ini berkembang.

Saat berbicara dengan orang-orang Takengen saya menemukan banyak kata-kata janggal serapan dari bahasa Melayu versi Indonesia dalam kosa kata bahasa Gayo mereka, kosa kata yang dulu sama sekali tidak pernah saya kenal.

Kosa kata baru itu misalnya kata 'kayak e' yang merupakan terjemahan dari bahasa Indonesia 'sepertinya'. Dulu saat saya masih berada dalam komunitas ini, saya dan orang orang Gayo lainnya menggunakan kata 'nampak e' untuk terjemahan kata ini. Sebagaimana halnya ketika saya masih sering pulang ke Takengen dulu, sampai sekarangpun saya masih tetap menggunakan istilah 'nampak e' ketika konteks ini saya gunakan saat saya berbicara dalam bahasa Gayo dan semua orang gayo yang saya kenal juga menggunakan kata itu. Tapi sekarang, pilihan kata yang saya gunakan ini terdengar janggal di telinga orang Gayo yang tinggal di Takengen. Sayapun juga demikian, saya merasa janggal dengan kata baru yang mereka gunakan, yaitu 'kayak e' yang merupakan peng'gayo'an dari kata bahasa Melayu versi Indonesia 'Kayaknya'.

Masih banyak kosa kata baru lainnya yang sekarang umum mereka gunakan tapi dulu tidak pernah saya kenal. Kata-kata itu misalnya untuk mengatakan besarnya, sekarang beberapa orang Gayo yang saya temui mengatakan 'besar e', bukan lagi 'kul e' yang merupakan kosa kata asli bahasa Gayo. Demikian juga untuk pemakaian istilah dalam kata-kata lain seperti kata 'duduk' dan 'teman' misalnya. Sekarang anak muda di Takengen saya lihat cenderung lebih suka menggunakan kata serapan dari bahasa melayu tersebut ketimbang kosa kata asli bahasa Gayo 'kunul' dan 'pong'.

Kejanggalan lain yang saya rasakan ketika berada di Takengen adalah ketika saya menyaksikan pergaulan antara muda-mudi di kota ini. Saya amati kalau sekarang pergaulan antar jenis anak-anak muda Takengen sudah jauh lebih bebas dan terbuka dibandingkan pergaulan muda-mudi pada saat saya masih seumuran mereka dulu. Perbedaan itu tampak sangat mencolok ketika saya memperhatikan perilaku dan penampilan gadis-gadis muda kota Takengen. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan penampilan dan perilaku umum gadis-gadis muda di masa saya masih ABG dulu.

Ada dua perbedaan mencolok yang saya lihat; pertama dibandingkan dengan gadis-gadis muda pada masa saya, gadis-gadis muda Takengen sekarang terlihat jauh lebih tidak malu-malu menunjukkan kemesraan terhadap pasangan ABG mereka di depan umum, perilaku mereka sekilas sangat mirip seperti perilaku ABG-ABG dalam Sinetron yang diputar di berbagai saluran TV swasta. Perbedaan kedua, yang sangat jelas terlihat ada pada penampilan fisik. Tidak seperti gadis-gadis muda di masa saya ABG dulu yang rata-rata keindahan rambutnya bisa bebas kita nikmati, sekarang kepala gadis-gadis muda kota Takengen yang enerjik itu semuanya ditutupi jilbab atau kerudung.

Begitulah kesan awal kunjungan saya sebagai orang yang lahir dan tumbuh besar di Takengen dan sekaligus penutur asli bahasa Gayo terhadap kota terbesar di tanah Gayo ini.

Wassalam

Win Wan Nur

Represi Kultural, Minorities Within Minorities dan Isu ALA

Tanggal 19 November yang lalu, bertempat di Hotel Hermes Palace, saya mengikuti konferensi internasional yang diprakakarsai oleh Interpeace dan ASEM networks. Konferensi yang diberi tema “Locals, “Outsiders” and Conflict ini salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi baru dan analisa yang solid tentang bagaimana komunitas lokal dan komunitas pendatang mempengaruhi dinamika perdamaian dan konflik.

Berbeda dengan diskusi di acara peluncuran buku yang saya hadiri dua hari sebelumnya, dalam konferensi yang dihadiri oleh banyak ahli dari berbagai negara dengan membawa informasi dan pengalaman masing-masing dalam memetakan dan menangani konflik ini saya menemukan banyak informasi baru yang dapat digunakan untuk memetakan dan menemukan solusi yang tepat untuk menangani situasi perpolitikan Aceh saat ini.

Khusus untuk memahami permasalahan yang terjadi di kampung halaman saya berkaitan dengan isu ALA. Saya merasa sangat tertarik pada makalah dari dua pembicara dalam konferensi ini. Pertama makalah dari pembicara asal Aceh, Dr.Humam Hamid yang dan yang kedua adalah makalah dari pembicara asal Barcelona, Dr.Jordi Urgell.

Dalam makalahnya dia beri judul ‘Dynamics of Ethnic Relationships in Aceh’ Dr.Humam mengatakan bahwa berkembangnya isu diskriminasi etnis di Aceh belakangan ini tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah dan masyarakat Aceh pesisir yang merupakan etnis dominan di provinsi ini yang kurang menghormati budaya etnis minoritas yang juga merupakan penduduk asli provinsi Aceh.

Makalah Dr.Humam ini menarik bagi saya karena ide-ide yang ditulis Dr.Humam dalam makalahnya banyak yang sejalan dengan pandangan saya selama ini. Misalnya dalam berbagai tulisan yang saya post di blog saya www.winwannur.blogspot.com dan www.gayocare.blogspot.com, saya selalu membedakan antara Aceh sebagai sebuah wilayah dan Aceh sebagai sebuah etnis. Aceh sebagai etnis adalah Orang Aceh yang tinggal di pesisir, sedangkan Aceh sebagai sebuah wilayah adalah Aceh yang dihuni oleh 9 macam etnis penduduk asli.

Seperti yang sering saya nyatakan dalam berbagai tulisan saya. Dalam makalahnya Dr.Humam juga menjelaskan hal yang sama. Sayangnya menurut Dr.Humam kenyataan ini tidak disadari atau pura-pura tidak disadari oleh etnis Aceh dan juga pemerintah Aceh yang didominasi oleh orang Aceh yang berasal dari etnis Aceh.

Dalam kultur yang plural seperti di Aceh ini idealnya etnis-etnis minoritas yang juga merupakan penghuni asli wilayah Aceh diberi ruang yang cukup untuk mengekspresikan diri baik secara politik, ekonomi maupun budaya.

Saya sangat setuju dengan pandangan Dr.Humam karena kenyataannya dominasi suku Aceh dalam setiap aspek kehidupan di provinsi ini memang sangat terasa. Bahkan dalam hal berkesenianpun. Ketika orang Aceh memperkenalkan kesenian Aceh ke dunia luar, baik dalam maupun luar negeri. Yang selalu ditonjolkan adalah kesenian Aceh pesisir. Seolah-olah semua kesenian yang ada di Aceh ini hanyalah kesenian milik Aceh pesisir. Padahal kesenian etnis lain juga banyak yang tidak kalah menariknya. Misalnya dalam seni tari selain Seudati yang merupakan tari klasik Aceh pesisir dan berbagai tarian Aceh pesisir kreasi baru lainnya. Sebenarnya di Aceh ada banyak tarian klasik dari suku lain misalnya Saman Gayo, Tari Bines dan Tari Guel yang berasal dari Gayo. Saya yakin ada banyak tarian asli Aceh lain milik suku Tamiang, Singkil, Kluet, Aneuk Jamee dan lain-lain, tapi semua jarang sekali ditampilkan sehingga orang luar hanya mengenal kesenian Aceh hanyalah kesenian Aceh pesisir.

Orang Gayo yang merupakan etnis terbesar kedua di provinsi ini setelah ertnis Aceh seringkali merasa mereka direpresi oleh suku Aceh secara kultural. Banyak orang Gayo yang merasa eksistensi kultural mereka diabaikan oleh orang Aceh. Tapi di sisi lain orang Gayo melihat beberapa karya budaya mereka dibajak dan diakui sebagai karya budaya milik suku Aceh. Misalnya banyak seni tari Aceh kreasi baru sebenarnya adalah tarian modifikasi dari tarian klasik milik suku Gayo terutama tari Saman Gayo. Tapi oleh seniman yang menciptakannya tarian hasil modifikasi itu dinamai dengan berbagai nama khas Aceh pesisir tanpa sedikitpun menjelaskan bahwa tarian itu adalah hasil adaptasi dari tari Gayo klasik yang bernama tari Saman. Karena tidak ada penjelasan, para penonton yang menikmati tarian itu merasa seolah-olah bahwa tarian yang mereka saksikan dengan penuh kekaguman itu adalah tarian klasik Aceh pesisir. Ini sangat menyakitkan bagi orang Gayo.

Hal yang sama juga terjadi dengan karya seni bordir khas orang Gayo yang disebut Kerawang Gayo. Karya seni Kerawang Gayo ini adalah karya cipta kebanggaan orang Gayo. Motif-motif bordirannya yang khas dapat kita lihat dalam sertiap pakaian adat orang Gayo. Tapi ketika belakangan orang-orang Aceh pesisir mulai mempelajari teknik pembuatan kerawang dan mulai memproduksi kerajinan kerawang. Merekapun mulai memperkenalkannya karya seni ini sebagai Kerawang Aceh. Sama seperti dalam hal tarian dalam hal inipun orang Gayo yang minoritas merasa dirampok.

Kebetulan dalam konferensi ini panitia menghadirkan pertunjukan tarian Aceh sebagai selingan saat jeda menjelang coffee break pertama. Salah satu tari yang ditampilkan adalah tarian Aceh kreasi baru yang banyak menampilkan gerakan-gerakan Saman Gayo dalam koreografinya. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi, saat saya menanggapi pemaparan makalah Dr. Humam. Tarian yang ditampilkan ini langsung saya angkat sebagai salah satu contoh kurangnya penghormatan terhadap budaya minoritas.

Dalam forum yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara ini saya katakan bahwa tarian itu adalah salah satu bentuk pembajakan terhadap karya seni milik suku minoritas oleh suku mayoritas. Ketika menyebut kata pembajakan dalam forum ini saya menggunakan kata ‘hijack’ bukan ‘piracy’. Kata ini saya pilih karena saya menganggap kata ‘hijack’ lebih tepat untuk menggambarkan kasarnya aktivitas pembajakan kultural yang dilakukan oleh suku Aceh terhadap karya seni orang Gayo ini.

Pernyataan saya itu sepenuhnya diamini oleh Dr.Humam. Beliau sama sekali tidak menampik apa yang saya paparkan, malah beliau menambahkan kalau selama ini memang banyak hambatan kultural dan dominasi etnis Aceh pesisir yang membuat etnis-etnis minoritas di provinsi ini merasa asing di tanah mereka sendiri.

Setelah hal itu saya ungkapkan di forum ini, banyak peserta konferensi dari luar negeri yang mendekati saya untuk menanyakan lebih jauh tentang tari Saman Gayo yang gerakan-gerakannya dibajak oleh tari Aceh yang kami saksikan tadi dan dengan senang hati saya jelaskan. Sayangnya tidak semua konferensi internasional tentang Aceh atau pertunjukan seni Aceh dihadiri oleh orang Gayo.

Perasaan-perasan negatif yang dirasakan oleh etnis minoritas seperti ini, jika terus dibiarkan terjadi di provinsi yang pernah lama berada dalam situasi konflik ini tidak bisa tidak, pasti akan menghadirkan konflik baru antara mayoritas dengan minoritas. Bibit-bibit konflik ini sudah mulai disemai dengan cara mengeksploitir isu dominasi suku Aceh atas suku Gayo oleh orang-orang yang menamakan dirinya pejuang ALA.

Sebenarnya situasi seperti yang kita alami di Aceh sekarang ini adalah situasi yang jamak terjadi di wilayah dunia manapun yang pernah mengalami konflik vertikal.

Dr.Jordi Urgell dari School for a Culture of Peace, Autonomous University of Barcelona yang juga menjadi pembicara dalam konferensi yang saya hadiri ini. Dalam makalahnya yang dia beri judul ‘Minorities Within Minorities in South East Asia’, mengatakan bahwa dalam banyak konflik antara pusat yang mayoritas dengan daerah yang merupakan minoritas yang terjadi di berbagai belahan dunia. Banyak dari konflik itu terjadi disebabkan oleh cara pemerintah sebuah negara yang memperlakukan kelompok minoritas dengan cara pikir dan pola perlakuan ala kelompok mayoritas di negara tersebut.

Tapi ketika konflik terselesaikan dengan memberi keleluasaan dan kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok yang minoritas secara nasional. Hal ini seringkali dirasa sebagai ancaman oleh kelompok yang merupakan minoritas secara lokal (minorities within minorities). Konflik sering terjadi karena kelompok yang merupakan minoritas secara nasional yang kini menjadi mayoritas secara lokal melalui kekuasaan yang lebih besar yang baru mereka dapatkan memperlakukan minorities within minorities ini seperti mereka dulu diperlakukan oleh kelompok mayoritas nasional sehingga minorities within minorities merasa terancam eksistensinya.

Perlakuan ini misalnya bisa dilihat dari sikap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh di depan publik yang sering tidak menunjukkan rasa hormat kepada suku-suku Aceh minoritas. Sikap itu mereka tunjukkan dengan perilaku berbahasa mereka yang hanya mau berbahasa Aceh kepada orang Aceh mana saja yang menjadi lawan bicara mereka, tidak peduli asal-usul sukunya.

Situasi seperti ini seringkali membuat minorities within minorities merasa lebih terjamin eksistensinya ketika kelompok yang minoritas secara nasional ini masih dalam posisi minoritas.

Fenomena inilah yang terjadi di Aceh sekarang, jadi isu ALA yang terjadi sekarangpun harus kita lihat dari kacamata minorities within minorities ini dan penyelesaian masalahnyapun tidak bisa kita lepaskan dari bingkai ini.

Wassalam

Win Wan Nur
Ketua Forum Pemuda Peduli Gayo

Dialog Tentang Aceh di Launching Buku Accord

Tanggal 17 november kemarin saya menghadiri acara peluncuran Buku Accord: Re-konfigurasi Politik: Proses Damai Aceh di Sekretariat APRC (Aceh Peace Resource Centre).

Dua orang teman lama saya, Aguswandi dan Faisal Hadi bersama dengan Judith Large yang seperti Agus dan Faisal juga merupakan salah seorang kontributor dalam buku yang diluncurkan ini.

Ketiga pembicara ini membahas segala permasalahan di Aceh sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Aguswandi membahas sisi politik, Judith Large membahas sisi ekonomi dan Faisal Hadi tentu saja dari sisi penanganan masalah HAM.

Melihat reputasi penyelenggara dan kapasitas pembicara dan peserta yang hadir, sejujurnya saya berharap dalam acara ini saya banyak menemukan informasi-informasi dan solusi-solusi cerdas yang bisa ditawarkan untuk menangani permasalahan-permasalahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.

Tapi, entah mungkin karena alasan keterbatasan waktu atau memang dalam kacamata mereka bertiga permasalahan yang dihadapi Aceh hanya sebegitu. Saya melihat yang dibicarakan oleh ketiga pembicara di depan tidak lebih hanyalah gagasan-gagasan teoritis yang bersifat wacana yang biasa saya dengar sehari-hari di warung kopi.

Ketiga pembicara yang tulisannya dimuat didalam buku yang penerbitannya disponsori oleh Conciliation Resources yang berpusat di London ini sama sekali tidak membicarakan inti permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Aceh pasca MoU Helsinki ini lalu menawarkan solusinya.

Judith Large yang berbicara masalah ekonomi misalnya, ketika berbicara tentang permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh Aceh pasca penandatanganan MoU, Judith masih terpaku pada isu-isu klise model isu KKN yang menurut saya sudah basi untuk sekedar dibicarakan dalam forum semacam ini. Isu ini basi karena isu semacam itu dari dulu di aceh ini hanya tetap menjadi isu tanpa pernah ada kajian permasalahan secara taktis dan langsung ke inti permasalahan dengan lokalitas keacehan. Tidak ada pertanyaan apa penyebab, kenapa dan bagaimana KKN itu bisa terjadi dan mencari solusinya dari jawaban atas pertanyaan itu.

Beberapa waktu yang lalu di acara mengenang seratus hari berpulangnya Ridwan Haji Muchtar, saya sempat berbincang-bincang dengan seorang teman yang kebetulan bekerja di BRR. Si teman ini bercerita kalau banyaknya masalah dalam penyaluran dana rekonstruksi tidak bisa dilepaskan dari peraturan perundang-undangan keuangan yang tetap memakai Undang-undang konvensional. Padahal jumlah dana yang harus disalurkan sangat luar biasa besar. Undang-undang dan birokrasi konvensional tidak mampu menyalurkan jumlah dana sebesar itu.

Fenomena ini saya analogikan dengan pipa besar yang menyempit ditengah dan kembali membesar di ujung lain. Besarnya dana yang harus disalurkan saya analogikan dengan air yang dialirkan melalui ujung pipa berukuran besar itu. Undangundang keuangan dan birokrasi yang harus dilewati oleh dana-dana itu saya analogikan dengan pipa mengecil di bagian tengah, lalu saluran keluarnya kembai dibesarkan seperti ukuran pipa tempat dana itu masuk. Tentu saja meskipun ukuran pipa keluar itu sama dengan ukuran pipa masuknya tapi karena ditengah ukuran itu sudah sangat kecil. Volume dana yang keluar tidak lebih dari volume dana yang mampu melewati pipa kecil di tengahnya. Yang paling menjengkelkan dari fenomena ini adalah orang yang memperkecil pipa di bagian tengah itu menyalahkan orang Aceh atas ketidakmampuan menyalurkan dana dalam jumlah besar itu. Sehingga dana-dana itu harus kembali ditarik ke pusat.

Ketika fenomena ini saya tanyakan kepada Judith Large , dia hanya memberikan jawaban mengambang yang sama sekali tidak memberikan jawaban apapun atas permasalahan yang terjadi akibat fenomena itu. Lalu untuk menjawab pertanyaan saya, Judith kemudian dibantu oleh seorang dosen ekonomi di Unsyiah yang menurut Aguswandi adalah salah satu tim penyusun ekonomi Aceh. Tapi pak dosen ini malah memberi jawaban yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang saya ajukan.

Aguswandi juga demikian, ketika dia berbicara tentang masalah ide pemecahan propinsi Aceh yang belakangan ini menghangat. Terlihat jelas kalau Aguswandi sama sekali tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai apa yang terjadi sesungguhnya dalam permasalahan ini. Seperti juga halnya para pengamat dan pengambil kebijakan soal ide pemecahan Propinsi ini. Aguswandi juga tidak memberikan pemahaman baru apapun selain latah mengamini cerita-cerita warung kopi yang beredar selama ini bahwa ide pembentukan provinsi baru ini didasari oleh masalah ketidak merataan proses pembangunan.

Padahal kalau kita amati yang terjadi sebenarnya dalam permasalahan ide pemisahan provinsi ini adalah adanya perasaan ketersinggungan dan perasaan dianak tirikan di kalangan masyarakat Aceh suku minoritas yang timbul akibat ketidak mampuan pemerintah dan masyarakat Aceh untuk melakukan dialog dengan masyarakat yang berasal dari kultur-kultur minoritas. Sebelum penanda tanganan kesepakatan damai, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh terhadap daerah yang didiami oleh penduduk dari kultur minoritas selalu hanya beradasarkan cara pandang kultur mayoritas. Sama seperti cara pemerintah pusat di Jakarta yang memperlakukan dan membat kebijakan tentang Aceh berdasarkan cara pandang penguasa Jawa terhadap kawulanya yang ternyata tidak cocok diterapkan kepada orang Aceh yang memiliki mentalitas yang sangta berbeda dibandingkan dengan orang Jawa.

Sayangnya setelah kesepakatan damai ditandatangani, cara pandang dan cara pengambilan kebijakan pemerintah terhadap daerah yang didiami oleh penduduk dari kultur minoritas tetap tidak berubah, malah bisa dikatakan memburuk.

Sejak lama, dalam masyarakat kultur minoritas di Aceh ini sebenarnya ada kecenderungan dari oleh pemerintah Aceh yang didominasi oleh suku Aceh pesisir untuk menganak tirikan suku minoritas. Perasaan ini persis seperti yang dirasakan oleh masyarakat Aceh terhadap dominasi Jawa.

Jika dulu perilaku seperti ini sudah ada maka sekarangpun perilaku ini belum berubah kalau tidak bisa dikatakan makin parah. Saya katakan makin parah karena dulu sebelum penandatanganan kesepakatan Damai dalam berbicara dengan masyarakat dari suku minoritas Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh selalu berbiacara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh suku-suku minritas itu. Tapi sekarang, Irwandi sebagai Gubernur dan Nazar sebagai wakil gubernur, ketika berbicara dengan masyarakat Aceh tanpa memandang yang dihadapi berasal dari suku apa. Mereka hanya mau berbicara dalam bahasa Aceh.

Perilaku ini seperti ini jelas kontra produktif terhadap penyelesaian isu-isu perpecahan semacam ini. Karena sikap seperti yang ditunjukkan oleh Irwandi dan Nazar ini sama seperti menyiramkan bensin ke api. Mungkin Irwandi dan Nazar percaya diri bersikap seperti itu karena mereka berdua tahu persis kalau Pemisahan itu tidak mungkin bisa terjadi selama mereka masih menjabat dan SBY masih menjadi presiden. Tapi meskipun secara hukum dan administrasi Aceh tidak akan pernah terpisahkan, dengan model pendekatan seperti yang dilakukan Irwandi dan Nazar ini pemisahan Aceh secara kultural akan semakin cepat terjadi.

Dalam diskusi ini Aguswandi sama sekali tidak menyinggung hal-hal seperti ini dan ketika permasalahan ini saya tanyakanpun Aguswandi yang dibantu oleh Judith Large hanya memberikan jawaban mengambang yang mengesankan kalau mereka berdua sama sekali tidak memahami masalah yang sebenarnya.

Ketika berbicara masalah HAM Faisal Hadi juga setali tiga uang dengan kedua rekannya yang berbicara seperti sedang menghafal text book. Faisal berbicara tentang ide besar pembentukan landasan yang kuat untuk perdamaian Aceh. Faisal juga mengatakan tentang perlunya masuk lebih dalam ke dalam persoalan-persoalan yang menyangkut pelanggaran HAM.

Tapi ketika saya bertanya kongkritnya seperti apa landasan yang kuat itu dan sedalam apa kita bisa masuk ke dalam pengusutan kasus-kasus HAM ini tanpa mengganggu proses perdamaian yang sudah tercapai saat ini. Faisal Hadi teman baik yang juga abang leting saya di Teknik ini tidak menjawab sama sekali.

Wassalam
Win Wan Nur
Ketua Forum Pemuda Peduli Gayo